Palestina, tanah air risalah para nabi, tempat hidayah datang; kota Al-Quds kini mengalami aksi yahudisasi dari pemerintah zionis Israel. Kini mereka sedang merancang Al-Quds menjadi ibukota abadi Israel dan menghilangkah identitas historis kota suci itu. Karenanya, Israel dengan berbagai macam manuver politik ditempuh melalui perundingan yang tidak pernah komitmen dengannya dari Peta Jalan Damai hingga semua kesepakatan yang pernah menegaskan jadwal pendirian negara Palestina dengan ibukota Al-Quds Timur.
Setelah perundingan sampai pada jalan buntu, setelah Israel tidak komitmen dengan konsekuensinya terutama soal pembekuan permukiman di Tepi Barat, selalu menunda-nunda hak kembali pengungsi Palestina, upaya yahudisasi kota suci itu semakin gencar dan merusak. Tim Kwartet dan mediator perdamaian Amerika Serikat kini berada dalam dilematis. Di sinilah delegasi Amerika untuk Timteng Mitchel harus menyampaikan laporan jelas dan transparan soal pelanggaran Israel yang tidak pernah komitmen menerapkan kewajibannya yang ditetapkan dalam perundingan dan menolak dari perundingan soal solusi final terkait perbatasan, pengungsi dan Al-Quds.Pemerintah penjajah Israel berusaha keras menerapkan rencana yahudisasi Al-Quds, mengubah identitas sejarahnya, demografi Arab di sana melalui sejumlah poros. Tembok rasial memisahkan sebagian besar wilayah Al-Quds apalagi Tepi Barat. Rencana yahudisasi juga memasukkan permukiman Israel Maaleh Edomem dan sejumlah permukiman lainnya masuk dalam wilayah pemerintah kota Jerusalem Israel. Ini dilakukan dalam rangka mengubah demografi yang berpihak kepada Israel. Penjajah Israel juga berusaha memisahkan Al-Quds dari Tepi Barat dalam rangka yahudisasi. Poros ketiga adalah rencana yahudisasi dengan cara mencuri tanah dan wilayah Palestina melalui pengalihan kepemilikan aset Palestina kepada Israel. Pemerintah penjajah Israel telah menyita dan menggusur 800 ribu hektar tanah Tepi Barat dengan undang-undang sewenang-wenang selama tiga tahun terakhir. Parlemen Israel, Knesset juga menyetujui penjualan tanah milik pengungsi Palestina yang sudah ditinggalkan kepada pihak atau warga yahudi yang datang ke Palestina. Padahal undang-undang itu bertentangan dengan kesepakatan internasional di Den Haag tahun 1907 dan kesepakatan Jenewa IV yang melarang penyitaan massal terhadap aset warga. PBB juga mengeluarkan sejumlah resolusi soal aset para pengungsi Palestina dan hak mereka. Namun Israel membuang itu semua resolusi dan kesepakatan itu. Namun Israel memutuskan dalam undang-undangnya bahwa jika pengungsi Palestina selama tujuh tahun tidak kembali ke Al-Quds maka haknya diambil alih oleh Israel.
Pada tahun 2008, Israel berani merampas 4577 identitas warga Palestina di Al-Quds atau 21 kali lipat dari yang pernah dilakukan Israel sejak 40 tahun lalu. Tahun 2007 Israel merampas sebanyak 8557 identitas warga Al-Quds. Ini artinya rencana yahudisasi sudah memasuki sejarah baru. Semuanya terjadi di depan mata bangsa Arab dan organisasi-organisasi internasional dan dunia. PM Israel sendiri menolak bicara soal penghentian permukiman yahudi di Al-Quds. Menurutnya itu bukan permukiman penjajahan dengan alasan itu hanya dibangun pada jangka waktu 10 bulan. Namun tetap dipertahankan selama bertahun-tahun. Itulah hakikat Israel meski Palestina duduk berunding resmi dengan mereka.
Masalah Al-Quds memancing keberatan Eropa belakangan ini. terutama dalam sejumlah laporan yang ditulis oleh sejumlah anggota parlemen Eropa soal yahudisasi Al-Quds dan tindakan Israel. Padahal kota itu memiliki identitas Islam dan Kristen sehingga semua dunia merasa peduli dan bergerak menjaganya dari yahudisasi. Uni Eropa juga mengusulkan agar Al-Quds Timur menjadi ibukota negara Palestina sehingga wilayah timur selamat dari bahaya yahudisasi. Namun Israel menolaknya segera. Amerika secara ekplisit menyetujui Israel sebagai ibukota abadinya dengan menyatakan pihaknya akan menunda memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Al-Quds yang sebenarnya juga kritik untuk Israel.
Tindakan Israel yang berbahaya dengan berusaha meyahudisasikan Al-Quds mengharuskan Amerika, Uni Eropa, PBB dan Rusia untuk memaksa Israel menghentikan aksi permukiman. Selanjutnya bisa menentukan solusi akhir yang bisa memaksa Israel untuk komitmen. Apalagi sekarang perundingan sudah menemui jalan buntu.
(@b/Diadaptasi dari arikel Kolumnis Amman; www.infopalestina.com)
